Implementasi Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Garut Kelas 1 A Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

ABSTRAK
Windari Nurazijah. (2021.02.005). 2025. “Implementasi Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Garut Kelas 1A dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”
Tingkat keberhasilan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Garut masih rendah, meskipun telah didukung PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediator bersertifikat, dan nilai-nilai perdamaian hukum Islam. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan efektivitas pelaksanaan.
Penelitian ini penting untuk mengevaluasi penerapan mediasi sebagai instrumen peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, dan berkeadilan, sekaligus menjaga harmoni sosial sesuai prinsip ishlah dalam syariah. Penelitian bertujuan menganalisis implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016
di Pengadilan Agama Garut, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi, serta menilai efektivitasnya berdasarkan Teori Efektivitas
Hukum Soerjono Soekanto. Selain itu, penelitian ini merumuskan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas mediasi di peradilan agama.
Kerangka berpikir menitikberatkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai dasar hukum mediasi yang mewajibkan perkara perdata, termasuk sengketa ekonomi syariah, menempuh mediasi sebelum sidang. Efektivitas dianalisis melalui lima faktor teori Soerjono Soekanto: hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan, untuk menilai keberhasilan serta hambatan mediasi di Pengadilan Agama Garut.
Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif jenis yuridis-sosiologis dengan model studi kasus pada perkara No. 3224/Pdt.G/2017/PA.Grt. Data diperoleh melalui wawancara dengan mediator nonhakim dan pihak terkait,
observasi proses mediasi, serta telaah dokumen putusan dan arsip pengadilan. Analisis dilakukan secara tematik dengan tahapan identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016
di Pengadilan Agama Garut telah dilaksanakan sesuai prosedur dengan dukungan mediator bersertifikat dan sarana yang memadai, namun efektivitasnya belum optimal karena rendahnya partisipasi pihak. Faktor pendukung mediasi meliputi
regulasi yang jelas, mediator bersertifikat, serta dukungan fasilitas, sedangkan faktor penghambatnya adalah ketidakhadiran pihak, perbedaan tuntutan, minimnya
kesadaran hukum, serta faktor sosial,ekomi, dan pendidikan masyarakat yang turut mempengaruhi pola pikir mereka. Oleh karena itu, diperlukan penguatan
kompetensi mediator, peningkatan literasi hukum, serta strategi mediasi berbasis nilai syariah untuk mendorong tercapainya perdamaian yang berkeadilan. Kata Kunci:Sengketa Ekonomi Syariah, PERMA No. 1 Tahun 2016; Mediasi,
Efektivitas Hukum