Kesesuaian Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)- MUI NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Mudharabah Pada Pembiayaan di Toko Grosir di Bank Syariah Indonesia di KCP Kemang Pratama Bekasi

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menghadirkan akad mudharabah sebagai salah satu instrumen penting dalam pembiayaan yang berlandaskan prinsip bagi hasil. Namun, praktik di lapangan seringkali menghadapi tantangan seperti ketidaksesuaian dalam pengelolaan modal, kurangnya pemahaman nasabah, hingga transparansi laporan usaha. Kondisi ini menjadikan evaluasi terhadap kesesuaian penerapan akad mudharabah, khususnya pada sektor toko grosir di Bank yariah Indonesia (BSI) KCP Kemang Pratama Bekasi, sebagai kajian yang penting dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad mudharabah pada
pembiayaan toko grosir di BSI KCP Kemang Pratama Bekasi serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Tujuan lain dari penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai kendala yang dihadapi dan menawarkan rekomendasi perbaikan agar penerapan akad semakin optimal. Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada prinsip dasar akad mudharabah, yaitu
kerja sama antara shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola usaha) dengan sistem bagi hasil, serta kerugian yang ditanggung pemilik modal kecuali terjadi kelalaian dari
pengelola. Analisis kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI menjadi acuan utama untuk menilai sejauh mana penerapan akad ini mencerminkan nilai keadilan, transparansi, dan kepatuhan
syariah dalam praktik pembiayaan toko grosir. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prosedur, praktik, serta kendala yang dihadapi dalam penerapan akad mudharabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad mudharabah di BSI KCP
Kemang Pratama Bekasi pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, baik dalam proses pengajuan, analisis kelayakan usaha, penandatanganan akad, pencairan dana, hingga mekanisme pembagian keuntungan. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa eterbatasan pengawasan, potensi moral hazard dari
nasabah, serta kebutuhan peningkatan literasi syariah. Secara keseluruhan, pembiayaan mudharabah terbukti mendukung pertumbuhan usaha grosir dan memberikan kontribusi positif
bagi kesejahteraan nasabah.