Implementasi akad rahn (gadai) produktif pada lahan pertanian padi di Desa Mekarwangi Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang Perspektif Fikih Muamalah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik akad rahn (gadai) produktif pada lahan pertanian padi di Desa Mekarwangi Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang yang dilakukan masyarakat sebagai transaksi utang piutang dengan menjadikan sawah sebagai barang jaminan. Praktik tersebut umumnya dilakukan berdasarkan kepercayaan, kekeluargaan, dan kebiasaan masyarakat secara turun-temurun. Dalam pelaksanaannya, ditemukan adanya pemanfaatan lahan dan hasil panen oleh murtahin selama utang belum dilunasi. Pada beberapa praktik, seluruh hasil panen menjadi milik murtahin. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kesesuaian pemanfaatan barang jaminan dengan prinsip fikih muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad rahn pada lahan pertanian padi di Desa Mekarwangi, mengetahui prinsip akad rahn menurut fikih muamalah, serta mengetahui penerapan akad rahn pada lahan pertanian padi di Desa Mekarwangi perspektif fikih muamalah. Penelitian ini secara khusus mengkaji mekanisme akad, rukun dan syarat rahn, hak dan kewajiban para pihak, status kepemilikan lahan, serta pemanfaatan dan pembagian hasil dari lahan yang dijadikan barang jaminan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas rahin, murtahin, saksi, serta pihak lain yang mengetahui praktik akad rahn di Desa Mekarwangi. Data yang diperoleh dianalisis berdasarkan perspektif fikih muamalah dengan memperhatikan rukun dan syarat rahn, kedudukan para pihak, status kepemilikan barang gadai, pemanfaatan lahan, serta ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad rahn pada lahan pertanian padi di Desa Mekarwangi pada aspek dasar pembentukan akad umumnya telah memenuhi rukun dan syarat rahn, yaitu terdapat rahin, murtahin, marhun, marhun bih, ijab qabul, serta objek gadai yang jelas dan bernilai. Kepemilikan sawah tetap berada pada rahin selama utang belum dilunasi. Namun, penerapannya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip fikih muamalah karena dalam beberapa praktik murtahin mengelola sawah dan mengambil seluruh hasil panen selama utang belum dilunasi. Pemanfaatan tersebut dapat menjadi tidak sesuai dengan prinsip rahn apabila menjadi keuntungan yang diperoleh murtahin dari pinjaman. Oleh karena itu, pengelolaan lahan dan pembagian hasil pertanian perlu dipisahkan dari akad rahn dan dilakukan melalui akad kerja sama pertanian yang sesuai dengan prinsip syariah