Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Mudarabah pada Usaha Pertanian Jamur Tiram di BUMdes Amanah Mandiri Jatimukti Jatinangor Sumedang

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik bagi hasil pada usaha pertanian jamur tiram di BUMDes Amanah Mandiri Jatimukti dan kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya akad mudarabah. Permasalahan muncul karena kesepakatan kerja sama dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hak, kewajiban, dan mekanisme pembagian keuntungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Ketua BUMDes, Ketua Kelompok Tani, dan anggota, serta observasi. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, UU No. 6 Tahun 2014, Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, dan KHES. Analisis data menggunakan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, praktik bagi hasil telah berjalan dengan struktur yang menyerupai mudarabah, namun kesepakatan masih lisan dan tidak terdokumentasi. Kedua, berdasarkan analisis 5 rukun mudarabah menurut Wahbah Zuhaili, praktik ini belum sah sebagai akad mudarabah. Dari 5 rukun, hanya 3 yang terpenuhi (Al-'Aqidain, Maudhu' Al-'Aqd, dan Al-Maal), sedangkan 2 rukun pokok tidak terpenuhi, yaitu Shighat (ijab qabul) dan An-Nisbah (persentase keuntungan). Ketidakjelasan ini mengandung unsur gharar dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta kepastian hukum. Praktik ini lebih tepat dikategorikan sebagai qardh hasan atau bantuan modal sosial. Ketiga, kendala meliputi rendahnya literasi Hukum Ekonomi Syariah, lemahnya administrasi, keterbatasan SDM, permodalan, dan minimnya pendampingan eksternal. Diperlukan perbaikan menyeluruh melalui edukasi, pembuatan akad tertulis, dan penerapan pembukuan transparan agar praktik bagi hasil sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.